Tentang Serang Open


Serang Open, atau yang memiliki arti Serang Peduli digagas oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online.

Program Serang Open bertujuan agar jalannya dana bantuan yang diturunkan Pemerintah Kabupaten Serang untuk membiayai berbagai proyek sosial yang diinginkan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Seluruh proses dalam Serang Open dapat terlihat dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat

Melalui Serang Open, seluruh masyarakat dan organisasi di Kabupaten Serang dapat :

  1. Mengirimkan proposal terkait hibah bansos dan memonitor bagaimana status proposal tersebut (apakah diterima, ditolak, sedang diverifikasi, dan sebagainya); serta
  2. Ikut berpartisipasi dalam memonitor jalannya hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Serang sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait jalannya hibah bansos tersebut.
  3. Pembukaan Masa dibuka Penerimaan Permohonan proposal Mulai Tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Maret pada setiap tahunnya. 

 

APA ITU HIBAH ?

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidakmengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

 

BERUPA APA ITU HIBAH ?

Hibah berupa uang, barang dan jasa

 

DIBERIKAN KEPADA SIAPA HIBAH ?
  1. Pemerintah pusat;
  2. Pemerintah Daerah Lain;
  3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan /atau;
  4. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

 

KELOMPOK BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
  1. Ormas Berbadan Hukum
  2. Ormas Tidak Berbadan Hukum
  3. Organisasi Tertentu

 

APA SAJA PERSYARATAN BAGI ORGANISASI BERBADAN HUKUM ?
  1. Telah terdaftar pada kementrian yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Serang;
  3. Memiliki sekretariat tetap dan kepengurusan yang aktip di daerah administrasi Kabupaten Serang;
  4. Tidak terjadi konflik internal ibuktikan dengan surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
  5. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan kontruksi;
  6. Memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga organisasi kemasyarakatan;
  7. Memiliki NPWP dan Rekening Bank an. Lembaga/organisasi;
  8. Persyaratan lain berupa : Surat Permohonan Kepada Kepala Daerah, Surat keterangan Domisili, Rekomendasi Kecamatan, ijin Operasional dan melampirkan KTP ketua dan bendahara.

 

APA SAJA PERSYARATAN BAGI ORGANISASI TIDAK BERBADAN HUKUM ?
  1. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan (SK Kepengurusan);
  2. Memiliki surat keterangan domisili dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;
  3. Memiliki surat rekomendasi dari camat setempat;
  4. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Serang (surat Domisili);
  5. Tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat penyataan tidak terjadi koflik internal;
  6. Memiliki/menguasai tanah yang sah dan atau surat keterangan tidak sengketa dari kepala desa setempat apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan kontruksi;
  7. Memilik rekening bank atas nama badan/lembaga organisasi kemasyarakatan;
  8. Memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instasi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
  9. Memiliki surat keterangan terdaftar (SKT), bagi Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang wilayah kerjanya di wilayah Kabupaten Serang;
  10. Memiliki ijin Operasional Kegiatan.
  11. Memiliki NPWP.

 

BAGAIMANA TATA CARA MENGAJUKAN USULAN HIBAH ?

Permohonan hibah disampaikan secara tertulis, paling sedikit dilengkapi dokumen sebagai berikut :

  1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi usulan hibah;
  2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan usulan hibah kepada Bupati;
  3. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  4. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
  5. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan);
  6. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
  7. jika hibah berupa uang disampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimohon
  8. jika hibah berupa barang disampaikan jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon kepada Bupati; dan
  9. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan atau ketua dan stempel badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Desa dan mendapat rekomendasi Camat setempat;
  10. surat keterangan tanggung jawab;
  11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  12. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa setempat;
  13. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/ atau Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
  14. Bukti sah kepemilikan lahan;
  15. Salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
  16. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah.

Pengajuan Permohonan hibah melalui situs web Pemerintah daerah (SerangOpen), selain mengisi daftar isian yang telah disediakan dalam situs web Pemerintah Daerah, juga melampirkan kelengkapan dokumen paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengisian permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah.

Semua permohonan yang masuk akan dipertimbangkn setelah melalui tahapan seleksi verifikasi, adapun bantuan diberikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran keuangan pemerintah daerah.

 

BAGAIMANA CARA TAHAPAN/PROSES PERMOHONAN HIBAH ?
  1. Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat mendaftarkan proposal hibah secara online melalui aplikasi Serang Open
  2. Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat menyerahkan kelengkapan dokumen asli secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Serang dan akan diterima setelah dinyatakan terekam dalam sistem aplikasi serang open (menunjukan print out hasil print screen organisasi di aplikasi)
  3. TU Pimpinan akan memeriksa kelengkapan proposal dan dokumen pendukung proposal tersebut dan melakukan entry data.
  4. Apabila permohonan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon Hibah dan yang bersangkutan.
  5. Dalam hal permohonan telah lengkap maka, Kepala Sub. Bagian TU Pimpinan meneruskan dokumen permohonan hibah kepada Bupati.
  6. Bupati akan mendisposisi proposal tersebut kepada Kepala Sub Bagian TU Pimpinan untuk dicatat dan disampaikan kepada OPD yang berkewenangan di bidangnya.
  7. Para OPD akan memferifikasi proposal baik kelengkapan administrasi maupun verifikasi objek kelapangan terkait bidangnya;
  8. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi permohonan Hibah kepada TAPD melalui Tim Refiu Inspektorat.
  9. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), maka Tim Refiu memberikan pertimbangan berupa :
    1. Rekomendasi dapat dipertimbangkan; atau
    2. Rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan.
  10. Rekomendasi yang dipertimbangkan disampaikan kepada Ketua TAPD disertai dengan daftar hasil verifikasi dan evaluasi atas pengajuan permohonan hibah Oleh Masing Masing OPD.
  11. Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH)
  12. Hasil pertimbangan Ketua TAPD disampaikan kepada Bupati.
  13. Bantuan berupa Barang di anggarkan oleh masing masing DPA OPD terkait sesuai kemampuan anggaran. sedangkan bantuan Uang di Fasilitasi melalui DPA PPKD setelah masing-masing OPD meneyampaikan urgenitas masing masing proposal di rapat KUA PPAS.
  14. NPHD di buat Oleh Masing masing Kepala OPD yang melakukan verifikasi proposal setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan calon penerima hibah oleh Bupati.

 

BAGAIMANA PENCAIRAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT ?
  1. Pencairan hibah berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
  2. Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui transfer dari RKUD ke rekening penerima hibah.
  3. Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
    2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
    3. NPHD;
    4. Salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat Penerima Hibah;
    5. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat Penerima Hibah;
    6. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua Badan, Lembaga Organisasi Masyarakat Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap ketua Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat Penerima Hibah;
    7. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
    8. Pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
    9. Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan tahun sebelumnya dari Pemerintah Daerah.

 

BAGAIMANA PENCAIRAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT ?
  1. Perangkat Daerah terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-PD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah.
  2. Perangkat Daerah terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis barang/ jasa, objek, rincian objek Hibah barang/ jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Hibah.
  3. Penyerahan Hibah Barang/ Jasa dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Penerima Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
    1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;
    2. Keputusan Bupati Serang tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
    3. NPHD;
    4. Salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/organisasi; dan
    5. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
    6. Pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

 

BAGAIMANA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH ?
    1. Penerima Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
    2. Pertanggungjawaban penggunaan Hibah terdiri atas:
      1. untuk penggunaan Hibah berupa uang, meliputi:
        • laporan penggunaan;
        • Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD, dan
        • Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      2. untuk penggunaan Hibah berupa barang atau jasa, meliputi:
        • laporan penggunaan;
        • surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
        • salinan bukti serah terima barang atau jasa.
    3. Penerima Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Hibah
    4. Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa

 

Laporan penggunaan Hibah dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:

      1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati;
      2. laporan kegiatan, terdiri atas:
        1. latar belakang;
        2. maksud dan tujuan;
        3. ruang lingkup kegiatan;
        4. realiasi pelaksanaan kegiatan;
        5. daftar personalia pelaksana; dan
        6. penutup;
      3. laporan keuangan, meliputi:
        1. realisasi penerimaan Hibah; dan
        2. realisasi penggunaan.
      4. lampiran.

 

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga), diantaranya 1 (satu) Berkas LPJ Asli bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/pimpinan organisasi masyarakat. penyampaian laporan paling lambat pada bulan Desember.

 

BATASAN MAKSIMAL BANTUAN HIBAH
      1. Hibah berupa uang kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan diberikan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan kontruksi, dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan non kontruksi.
      2. Besaran pemberian Hibah tersebut, dikecualikan untuk pemberian Hibah dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

 

BAGAIMANA SANKSI JIKA TIDAK MELAPORKAN DANA HIBAH DAN BANSOS ?

Penerima hibah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya disebabkan hal sebagai berikut :

      1. penerima hibah tidak melaporkan penggunaan dana
      2. penerima hibah belum melengkapi/didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah (bukti tidak memadai) sebagaimana dipersyaratkan dalam NPHD
      3. penerima hibah tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
      4. Penerima Hibah dengan sengaja menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat menunjukan bukti penggunaan bantuan sesuai peruntukannya.

Sanksi yang dikenakan kepada penerima dana Hibah dan Bansos yang tidak memberikan laporan, salah satunya adalah dengan memerintahkan penerima untuk menyetorkan kembali dana yang telah diterimanya ke Kas Daerah.

 

APA ITU BANSOS ?

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

 

SIAPA YANG DAPAT MENERIMA BANTUAN SOSIAL ?
  1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  2. Lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

 

APA KRITERIA BANSOS ?

Pemberian Bantuan Sosial harus dilaksanakan dengan Kriteria :

  1. selektif; artinya Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial.
  2. memenuhi persyaratan Penerima Bantuan Sosial; meliputi memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Serang; dan berdomisili di Kab. Serang
  3. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  4. sesuai dengan tujuan penggunaan. Meliputi :
    1. rehabilitasi sosial;
    2. perlindungan sosial;
    3. pemberdayaan sosial;
    4. jaminan sosial;
    5. penanggulangan kemiskinan; dan
    6. penanggulangan bencana

 

APA BENTUK BANTUAN SOSIAL ?

Bantuan sosial dapat berupa barang atau uang

 

PENGAJUAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
  1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat mengajukan permohonan Batuan Sosial secara tertulis kepada Bupati maupun melalui situs web yang disediakan pemerintah daerah.
  2. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
    2. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW dan Kepala Desa setempat.
  3. Permohonan bantuan sosial melalui web Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengakses situs web dan mengisi daftar isian sebagaimana disediakan dalam situs web pemerintah daerah.
  4. Permohonan tertulis dan permohonan melalui web Pemerintah Daerah disampaikan oleh pemohon kepada Bupati paling lama pada minggu pertama bulan April Tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan pada tahun berikutnya.
  5. Dikecualikan untuk permohonan tertulis bantuan sosial yang belum direncanakan sebelumnya.

 

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL :
  1. Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. hasil yang diharapkan;
    4. lokasi pelaksanaan;
    5. waktu pelaksanaan;
    6. data umum organisasi/lembaga;
    7. alamat lengkap;
    8. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
    9. rencana anggaran biaya;
    10. nomor rekening bank yang masih berlaku;
    11. NPWP lembaga; dan
    12. penutup.
  2. Selain proposal, permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
  3. Persyaratan administrasi permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi :
    1. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
    2. Surat pernyataan tanggungjawab;
    3. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
    4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/ atau Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
    5. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
    6. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
    7. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.
  4. Dalam hal permohonan Bantuan Sosial dilakukan dengan melalui situs web Pemerintah Daerah, pemohon harus menyampaikan dokumen tertulis paling lambat (3) tiga hari kerja setelah mengisi permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah.
  5. Apabila batas waktu tidak dipenuhi maka pemohon dianggap gugur.
  6. Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, paling sedikit memuat informasi tentang:
    1. maksud dan tujuan penggunaan;
    2. jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan;
    3. identitas lengkap Penerima Bantuan Sosial, terdiri atas:
      • nama lengkap;
      • tempat/tanggal lahir;
      • alamat lengkap;
      • nomor KTP;
      • pekerjaan/aktivitas;
      • status perkawinan; dan
      • nomor rekening bank.
    4. salinan/fotocopy nomor rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial;
    5. salinan/fotocopy KTP yang masih berlaku.
  7. Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis disampaikan dan di administrasikan/dicatat serta dilakukan entry data melalui Sub. Bagian Tata Usaha Pimpinan.
  8. Sub. Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1).
  9. Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon.
  10. Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, disampaikan kepada Bupati.
  11. Permohonan yang diterima Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja selanjutnya didisposisi kepada Sub. Bagian Tata Usaha Pimpinan untuk dicatat dan disampaikan kepada OPD terkait.
  12. Perangkat Daerah terkait dengan bidang tugasnya melakukan Verifikasi lapangan.
  13. Rekomendasi permohonan perangkat daerah di usulkan kepada BPKAD  dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
  14. BPKAD merealisasikan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

 

BAGAIMANA PENCAIRAN BANSOS BERUPA UANG ?

Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

  1. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:
    1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
    2. Salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Bantuan Sosial;
    3. Salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas Penerima Bantuan Sosial;
    4. Kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial;
    5. Surat pernyataan tanggungjawab.
  2. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:
    1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
    2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
    3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
    4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
    5. Surat pernyataan tanggungjawab.
  3. Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :
    1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial;
    2. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Penerima Bantuan Sosial;
    3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
    4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain;
    5. surat pernyataan tanggungjawab.

 

BAGAIMANA PEMBERIAN BANSOS BERUPA BARANG ?
  1. Perangkat Daerah Pengguna Anggaran bantuan sosial melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-PD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  2. Perangkat Daerah Pengguna Anggaran bantuan sosial mencatat barang hasil pengadaan pada jenis barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
  3. Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengguna Anggaran bantuan sosial kepada Penerima Bantuan Sosial, yang meliputi:
    1. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas:
      • Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial;
      • salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Bantuan Sosial;
      • surat pernyataan tanggungjawab.
    2. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas:
      • Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
      • salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
      • surat pernyataan tanggungjawab.
    3. Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas:
      • Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;
      • salinan/fotocopy KTP ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;
      • surat pernyataan tanggungjawab.

 

BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANSOS ?

Pertanggungjawaban

  1. Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
  2. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan meliputi:
    1. Laporan penggunaan;
    2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
    3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang;
    4. Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa barang.
  3. Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.
  5. Pertanggungjawaban pemberi bantuan sosial meliputi:
    1. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
    2. surat keterangan tanggung jawab/pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
    3. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang;
    4. Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian belanja bantuan sosial berupa barang.
    5. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
  6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf e dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

 

Pelaporan

Laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan barang, disampaikan oleh Penerima Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengguna Anggaran Bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya melalui:

  1. Kepala BPKAD selaku PPKD untuk bantuan sosial berupa uang;
  2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bantuan sosial untuk bantuan sosial berupa barang.

 

Laporan penggunaan Bantuan Sosial disusun dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani oleh kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial.